www.duaberita.com - Portal Berita Nomor Dua Indonesia

Tetapi yang terjadi adalah masih banyaknya dijumpai saudara-saudara kita yang harus mati kelaparan, karena kebutuhan pangan mereka tidak mencukupi. Akibatnya adalah mereka harus menjadi santapan isu bahwa di Sulsel hanya di kenal sebagai gudang dengan stok beras melimpah, tetapi masih banyak warganya yang mati kelaparan. Kasus meninggalnya Dg Besse beberapa waktu lalu, bisa dijadikan pijakan bahwa kita belum pantas mendapatkan julukan seperti yang kami bahasakan diatas.

Secara kasat mata, wajar masih banyak rakyat di daerah ini yang tidak pernah menikmati kebutuhan pangan seperti yang dimiliki oleh warga lainnya, bukan karena kebutuhan pangan yang menipis, tetapi masih terbatasnya daya jual beli warga. Misalnya, warga hanya mampu membeli beras 1 liter dan itu digunakan dalam bentuk porsi makan tiga kali. Artinya adalah beras banyak yang dijual, tetapi warga tidak memiliki kekuatan untuk membeli. Mereka bukan hanya tidak sejahtera, tetapi mereka juga berada dalam lingkaran kelaparan.
Ketika mereka berada dalam ranah kelaparan, kemana peran pemerintah setempat dalam membantu kesulitan warganya? Kemana beras raskin yang selama ini selalu diandalkan dalam membantu warga yang terhimpit kebutuhan sehari-hari? Serangkaian pertanyaan tersebut akan kami ulas dari sudut pandang yang tentunya tidak akan sama persis, ketika pakar ekonomi mengulasnya.

Peran Pemerintah
Ada secercah harapan dihati sebahagian masyarakat kepada Gubernur Sulsel yang baru, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang. Saat menyampaikan kondisi faktual dan aktual rakyat Sulawesi Selatan saat Pilkada lalu, mereka mengatakan bahwa Sulsel dibalik julukan sebagai daerah lumbung pangan nasional, ternyata pengelolaan padi sudah menjadi unggulan sejak tahun 1970, namun belum berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi transformasi ekonomi ke arah industrialisasi.

Ini berarti kita masih mengandalkan produk primernya. Menurut mereka, Sulsel belum mampu menggugah kreatifitas dan meningkatkan inovasi segenap komponen masyarakat, untuk mentransformasikan produk-produk primer tersebut menjadi suatu produk yang memiliki daya saing dengan nilai tambah dalam mendorong perekonomian yang lebih dinamis.
Secara teoritis yang disampaikan diatas sangat tepat terutama dalam melihat kondisi rakyat Sulsel saat ini. Persoalannya adalah rakyat hanya dituntun untuk menciptakan produk yang berdaya guna, sementara kondisi rakyat Sulsel secara umum tidak pernah tersentuh. Terlalu naif kalau kita hanya mengejar target pangan yang melimpah, sementara masih ada diantara kita yang tidak menikmati. Ada garis kemiskinan yang tidak pernah kita perhatikan.

Olehnya itu, gubernur yang baru harus mampu melakukan suatu terobosan agar kondisi pangan di daerah ini tidak mengalami krisis dan di sisi lain, rakyat Sulsel juga tidak mengalami suatu kisah dimana mereka harus menderita, karena dibelit oleh kelaparan yang setiap waktu selalu mereka rasakan.
Caranya adalah stok pangan yang melimpah di daerah ini, tidak mesti harus diekspor ke luar daerah sementara di dalam rumah sendiri masih banyak yang membutuhkan. Rakyat harus diberikan sebuah alternatif, bagaimana mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus membayar sama dengan harga yang dipasaran. Andaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita mencukupi, pemerintah bisa mengeluarkan anggaran sekian milyar untuk dialokasikan kepada warga miskin yang selama ini tidak pernah terjamah.

Untuk mendapatkan data siapa saja warga yang pantas mendapatkan dana itu, perlu suatu kajian dan observasi tersendiri, karena data yang ada sekarang tidak bisa dijadikan rujukan bahwa di sebuah daerah memiliki ratusan warga miskin, sementara fakta dilapangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Oleh karena itu, gubernur yang baru dengan segudang pengalaman di jajaran birokrasi pemerintahan, mulai sekarang harus berbenah untuk mengetahui kondisi rakyat Sulsel yang sebenarnya. Sekali lagi pemerintah perlu memikirkan secara bijak untuk memberikan bantuan kepada warga miskin yang masih ada di daerah ini. Kita tidak perlu mengharapkan dana dari pusat, tetapi kita harus fungsikan potensi yang ada di daerah ini.
Artinya adalah masalah pendidikan dan kesehatan gratis yang merupakan bahan jualan saat kampanye dan insya Allah akan diimplementasikan, itu bisa terlaksana kalau kebutuhan pokok warga bisa terpenuhi. Banyak orang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan dan banyak warga merasa enggan untuk ke rumah sakit karena memiliki keterbatasan dana. Jadi semuanya ada relevansi menuju terciptanya pemerintahan yang berdaulat.

Beras Raskin
Sampai sekarang, salah satu program pemerintah pusat yang masih berjalan adalah pemberian beras miskin kepada warga yang tidak mampu. Di beberapa daerah, beras raskin dibagikan kepada warga dengan membayar kompensasi dan dibawah standar harga dipasaran. Biasanya beras raskin dibagikan di masing-masing kantor kelurahan.
Tetapi yang menjadi persoalan adalah pemberian beras raskin tersebut, kadang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Di sebuah daerah, ada warga yang mendapatkan beras raskin, padahal dari segi kecukupan ekonomi warga tersebut sebenarnya tidak boleh mendapatkan beras raskin.

Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan beras raskin tersebut? Setelah ditelusuri rata-rata mereka adalah merupakan keluarga dekat dari lurah atau kepala desa setempat. Hal itu menjadikan warga tersebut dengan mudahnya mendapatkan beras raskin, sementara secara logika, masih ada warga lain yang lebih pantas mendapatkan beras tersebut.
Hal lain yang perlu disorot adalah kalau pemerintah berniat untuk memberikan beras raskin, warga yang memang dari sisi ekonomi tidak berkecukupan, tidak perlu membayar sesuai yang ditetapkan. Artinya kalau memang kita mengaku sebagai lumbung pangan nasional, beras tersebut dibagikan saja secara gratis. Konsekwensinya adalah pemerintah daerah harus menalangi pembelian beras raskin. Mudah-mudahan ke depan gubernur perlu memikirkan pembelian beras raskin tanpa ada pungutan sepeserpun.

Ada hal lain juga menjadi sorotan sebenarnya saat ini yakni adanya kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan beras raskin kepada para PNS dan TNI/Polri. Kebijakan tersebut diberikan kepada mereka yang berpenghasilan dibawah Rp 2 juta. Pemberian beras raskin sebagai kompensasi dari pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhir Mei nanti. Pemberian beras raskin kepada kedua unsur diatas, sebenarnya secara keadilan tidak bisa diterima dengan akal sehat.
Yang menjadi alasan adalah PNS/TNI/Polri tidak bisa disejajarkan sebagai warga miskin. Mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, berapun nilai pendapatan yang diterima per bulan, tidak bisa dikategorikan sebagai warga miskin. Yang mesti diberikan pembagian beras miskin adalah warga yang memang tingkat kesulitan hidupnya untuk bertahan dalam satu hari sangat susah. Makanya ada wacana, agar keinginan dari pemerintah tersebut sebaiknya ditunda dulu dalam memberikan beras raskin kepada PNS/TNI/Polri.

Semoga apa yang kami bahas dalam tulisan ini, bisa menggugah kita semua betapa memiriskannya berbagai problematika dan kondisi faktual  yang ada didaerah ini. Semoga saja kita tidak lagi menemukan sebuah kasus warga mati kelaparan karena tidak mampu membeli beras. Dan kita juga tidak mau terima bahwa masalah kelaparan menjadi wacana dalam sebuah perpolitikan. Wassalam