Dr. Umar Wahid dalam sambutannya menyampaikan bahwa masukan aspirasi dari wilayah akan sangat bermanfaat bagi pembuatan kebijakan publik. Karena bagaimanapun juga setiap produk peraturan perundangan, pada saatnya harus dapat diterima dan dilaksanakan serta dirasakan manfaatnya oleh publik.
Bupati saat memberikan paparannya antara lain menegaskan kembali, bahwa permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh daerah dimanapun yaitu masalah kemiskinan. Kondisi tersebut disebabkan karena banyaknya pengangguran. 'Dampak dari kemiskinan diantaranya rendahnya derajat kesehatan masyarakat, rendahnya kecukupan papan yang layak dan rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat," ungkapnya.
Dalam upaya menangani rendahnya derajat kesehatan masyarakat, Pemkab Purbalingga telah menerapkan beberapa kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan yang akan dicapai. Yaitu dengan pembenahan sistem atau manajemen penyelenggaraan pembangunan dibidang kesehatan. "Diterjemahkan melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM, perwujudan Desa Sehat Mandiri, dan pelaksanaan program-program pokok pembangunan kesehatan yang tersinergis. Meliputi program penyehatan lingkungan, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan gizi masyarakat dan penanganan masalah daurat kesehatan," terangnya.
Sedangkan mengenai masalah pembangunan dalam upaya pengurangan pengangguran,Pemkab telah mengambil beberapa langkah, diantaranya pengembangan dunia usaha dan investasi di daerah. Hal itu terbukti dengan dapat ditampungnya sekitar 35.000 tenaga kerja yang dipekerjakan di 18 Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Purbalingga.
"Langkah kedua adalah peningkatan pelatihan, dan sertifikasi para pencari kerja, dan ketiga adalah penempatan tenaga kerja antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara," paparnya. Usai paparan, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke industri rambut PT Boyang Industrial, dan Rumah Sakit Umum Daerah.(/pray)











