duaberita-Purbalingga-Prestasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pemkab Purbalingga (Jateng) hingga bulan September 2008 ternyata masih rendah dan tak memenuhi target. Hal itu dibuktikan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang baru mencapai 50% dari target sebesar 57%. Sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 34,90% dari target sebesar 35,18%.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Drs H Triyono Budi Sasongko MSI saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) tahap 3 di Operation Room Graha Adiguna, Selasa (18/11). Menurut bupati keterlambatan pelaksanaan kegiatan tersebut akan berdampak pada tidak tepatnya waktu penyelesaian pekerjaan.
"Untuk itu diharapkan agar para pengelola kegiatan hendaknya betul-betul mencermati target waktu pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga teliti dalam setiap pentahapan sesuai dengan ketentuan perudang-undangan. Sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dan tidak berpeluang terjadinya masalah di kemudian hari," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut bupati juga menegaskan sejumlah hal. Diantaranya mengingatkaan bahwa waktu anggaran sampai Desember 2008 tinggal satu bulan. Sedangkan musim penghujan telah tiba. Kepada semua pengelola kegiatan agar dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. "Khusunya kegiatan yang bersumber dari APBN, jangan sampai anggaran yang tersedia tidak dapat terserap dengan baik. Mengintat kinerja pelaksanan kegiatan pada tahun berjalan akan sangat menentukan besaran alokasi dana pada tahun yang akan datang,' tandasnya.
Namun bupati juga meminta agar percepatan kegiatan yang dimaksud tidak mengurangi kualitas, mutu kegiatan dan tertib administrasi. Hal itu harus selalu diperhatikan dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan.
"Dengan masih ditemukannya material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka dimasa mendatang hal tersebut jangan sampai terulang kembali. Sehingga hasil pekerjaan dapat mempunyai kualitas mutu yang tinggi sesuai dengan rencana teknis yang telah ditentukan," ungkapnya
Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam penyampaian laporannya tidak konsisten atau tidak tepat waktu, dimasa yang akan datang menurut bupati agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Koordinasi antar SKPD terkait untuk dapat dilakukan dengan baik, sehingga semua permasalahan yang timbul dapat diketahui secara dini. Dengan demikian permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat, arif dan bijaksana," tambahnya.(/pray)
Tambahkan halaman ini ke dalam situs social bookmarking favorit anda
