Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur usai membuka acara Jambore Pendidikan Tenaga Kesehatan se Jawa Tengah di RS Geriyati Purwokerto, Rabu (19/11). Menurutnya, penyimpangan penggunaan pupuk ini berakibat pada kelangkaan pupuk di Jawa Tengah.
"Sesuai ketentuan seharusnya pupuk urea bersubsidi ini digunakan untuk memupuk tanaman padi. Namun, yang banyak terjadi justru pupuk bersubsidi ini juga dipakai untuk memupuk tanaman jagung, kedelai, tebu dan sebagainya. Ini terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di Jateng," jelasnya.
Gubernur juga mengakui kurangnya pengawasan dari aparatur pemerintah dalam distribusi pupuk, sehingga rawan penyimpangan. Lebih lanjut dikatakannya, jika bupati, camat, kepala desa hingga pengurus RT-RW dilibatkan dalam pengawasan distribusi pupuk, maka tidak akan ada penyimpangan dan kelangkaan pupuk.
Terkait pengawasan ini, gubernur sudah mengintruksikan kepada seluruh bupati untuk ikut aktif mengawasi distribusi pupuk. Disribusi pupuk ini, kata Gubernur, sudah sangat jelas, mulai dari lini I yaitu Palembang, kemudian lini 2 yaitu Semarang dan Cilacap dan lini 3 yaitu gudang-gudang di kabupaten/kota.
"Untuk distribusi pupuk dari lini 2 ke lini 3 ini kita sudah mengawasi. Jadi yang perlu dipertajam lagi mengawasannya yaitu distribusi dari gudang-gudang ini ke distributor dan selanjutnya ke pengecer," kata Bibit.
900 ribu ton
Sementara itu, untuk musim tanam mendatang, Jawa Tengah sudah mengajukan alokasi kebutuhan pupuk sebanyak 900 ribu ton. Pengajuan ini meningkat 50 ribu ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya 850 ribu ton.(/pray)
Tambahkan halaman ini ke dalam situs social bookmarking favorit anda
